KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGKARANG
"Non Est Personarum Acceptor Deus" (Kis 10,34)

WARTA GEREJA

Politik untuk Kesejahteraan Umum

Posted by keuskupan tanjung karang on April 2, 2013 at 1:15 PM


                                                RD YI Hari Prabowo


Panggilan Ilahi

”Jikalauumat Katolik tidak ikut terlibat dalam kehidupan politik, atau ikut terlibat tetapi tidak menyuarakan dan menegakkan moralitas dan spiritualitas Katolik maka, Gereja harus merasadiri gagal menjalankan misinya”(Cardinal0’ Connors, 2005).

Maka para aktivis Katolik awam sering terdengar geram akan ‘kelambanan’ Gereja (=hirarki) tentang gerakan politik yang merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Tetapi sesungguhnya Gereja Katolik telah memiliki dasar-dasar politik praktis yang mereka perlukan untuk berperan serta aktif dalam kancah politik yang memperjuangkan kesejahteraan umum (Salus populi estsuprema lex).

Tidak sedikit orang Katolik yang terjun dan menekuni profesi sebagai politisi. Pencapaian kesejahteraanumum dengan dan dalam nilai-nilai universal adalah tujuan yang hendak dicapai Gereja Katolik juga.

Gereja Katolik memandang politik sebagai salah satu bidang pelayanan demi perwujudan kasihAllah. Bentuk pelayanan ini mengambil wujudnya paling konkrit dalam upaya setiap umat beriman memajukan kesejahteraan umum. Kitab Suci mengatakan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (bdk.Yeremia 29:7).Politik merupakan hak, tanggungjawab dan panggilan semua anggota Gereja (KWI:Aksi Kaum Muda. 2008).

Alasan mendasar yang membuat umat Katolik terus terlibat aktif dalam urusan politik terletak pada panggilan Ilahi untuk mempertegas moral politik yang benar yaitu politik demi keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan kebaikan bersama serta penghormatan terhadap hak-hak asasi dan martabat manusia.

Moral politi kini bertentangan dengan mentalitas individualistik dan etika individualisme.Etika ini mengagung-agungkan kebebasan dan pilihan hidup berdasarkan kepentingan individu semata-mata tetapi mengabaikan kepentingan dan kebaikan kolektif.

Sambil menolak etika individualisme ini, Gereja mengajak semua umat beriman supaya bersikap kritis terhadap setiap idiologi dan etika serta berani menolak idiologi dan etika kehidupan yang berpotensi menghancurkan prinsip kebaikan, kesejahteraan,keadilan, kesatuan dan keselamatan kolektif  yang menjadi tujuan politik yang sesungguhnya (CBCP. 1998).

 

Eklesiologi Tentang Kehidupan Sosial-Politik

Gereja terpanggil untuk merumuskan suatu eklesiologi baru dimana Gereja tidak lagidilihat sebagai suatu institusi sosial yang terisolir malainkan bagian integral dari pengalaman hidup umat beriman dan masyarakat umumnya. Gereja adalah bagiandari pengalaman umat manusia akan kegembiraan, sukacita, harapan serta duka dan kecemasan sehari-hari. Gereja adalah umat Allah. Konsep Gereja sebagai umat Allah ini dirumuskan secara sangat baik dalam GS 1: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.

Pernyataan Konsili Vatikan II ini mereflesikan adanya keterbukaan luar biasa dari pihak Gereja terhadap kehidupan publik. Ernes Fernandez (2005) menegaskan bahwa konsep Gereja sebagai Umat Allah mendorong kita supaya  lebih aktif mengintegrasikan diri kita dengan pengalaman hidup umat manusia dan lebih terbuka terhadap situasi politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, keadilan sosial, kesejahteraan serta lingkungan hidup masyarakat. Ketika negaradan masyarakat diselimuti oleh situasi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan maka Gereja perlu tampil membantu dan mendidikmasyarakat supaya bisa mendefinisikan dirinya sendiri sebagai agen profetis danpembaharu yang mampu membebaskan diri dari situasi yang dihadapi dengan kekuatan sendiri (Ribero, 2004; Beltran, 1998).

Dewasa ini Gereja dihadapkan dengan suatu tugas yang mahaberat untuk memberikan suatu ciri manusiawi dan kristiani kepada peradaban modern; suatu ciri yang diminta dan hampir dituntut oleh peradaban itu sendiri untuk perkembangannya lebih lanjut,bahkan juga agar tidak dimusnahkan.

Gereja memenuhi tugas ini terutama melalui putra-putra awamnya, yang dengan demikian harus merasa sanggup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan jabatan mereka, sebagai penunaian suatu kewajiban, sebagai suatu pengabdian dalam persatuan batiniah dengan Allah dan dengan Kristus dan untuk kemuliaan-Nya. (Mater et Magistra,hal.56-57).

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (Lumen Gentium) Bab I nomor 1, menyatakan: “Terang Bangsalah Kristus itu. Maka Konsili suci iniyang terhimpun dalam Roh Kudus, ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus, yang bersinar dalam wajah Gereja, dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk (bdk. Markus 16: 15)”.

Dengan pernyataan ini mau dikatakan kepada kita bahwa Gereja dalam Kristus adalah tanda dan sarana, saluran rahmat Allah yang menyelamatkan. Gereja bermaksud menyatakan kepada umat manusia dan dunia, manakah hakekat dan perutusannya di dalam dunia. Gereja di dalam Kristus menjadi Sakramen bagi dunia, tanda dan sarana keselamatan bagi dunia.

Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan dengan caranya masing-masing mengemban tri-tugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja. Itu berarti Gereja adadi dalam dunia dan bertugas menggarami dan menerangi dunia dengan Injil Kristus (Mrk. 16: 15). Gereja berhubungan erat dengan dunia dewasa ini yang dalam ajaran Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, no. 1 dinyatakan: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.

Satu hal yang bisa diambil dari ajaran Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini adalah saatnya tiba kita bertindak, beraksi bukan berbicara, berwacana saja.Hal yang sama ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam sambutannya pada tgl1 Januari 1985: “Sudah saatnya kita mengubah kata-kata menjadi tindakan. Tiapindividu, masyarakat dan keluarga, penganut agama, organisasi-organisasi nasional dan internasional, hendaknya mengakui bahwa mereka terpanggil untuk memperbaharui komitmen mereka: bekerja bagi perdamaian”. Dalam hal itu Paus sudah menyuarakan bahwa Gereja harus membawa perdamaian, atau Gereja mengajak semua orang untuk merubah dunia agar lebih damai. Inilah seruan politik dari pemimpin Gereja Katolik bagi dunia.

 

Visi Politik dari sudut pandang Gereja Katolik

           Kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai warganegara yang baik umat Katolik memiliki kewajiban ikut terlibat dalam memperjuangkan kebaikan umum (Bonum commune) yang merupakan tujuan politik (bdk. Kan. 747, § 2). Nilai-nilai Injili akan mewarnai cara berpolitik bagi umat Katolik (bdk. Kan. 747, § 1). Nilai-nilai itu adalah: Inklusif (nondiskriminastif), Preferential Option for the poor, HAM, Solidaritasdan subsidiaritas dan Bonum publicum/ Bonum commune.

Nilai – nilai tersebut merupakan dasar visi politik umat Katolik yaitu membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab dan mengabdi pada kepentingan umum terutama kelompok masyarakat yang dirugikan.

 

Spiritualitas Politik

           Dekrit Konsili Vatikan II yang berbicara tentang kaum awam dan kerasulannya Apostolicam Actuositatem. no. 9 menegaskan pentingnya kerasulan kaum awam dalam tatadunia: “Kaum awam menunaikan kerasulan mereka yang bermacam-ragam dalam Gerejamaupun masyarakat. Dalam kedua tatanan hidup itu terbukalah pelbagai bidang kegiatan merasul.” Kis. 2:1-40 memberikan inspirasi kepada umat Katolik untuk bergerak keluar dari persembunyian mereka dan berani mewartakan kabar baik kepada semua bangsa. Demikian juga dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja didunia dewasa ini, Gaudium et Spes, no 52, ditegaskan bahwatanggungjawab semua umat beriman dalam urusan kesejahteraan umum, keamanan politik, ekonomi, kebudayaan dan hidup berkeluarga, baik dalam menanggung beban keluarga, maupun dalam mendidik anak menuju ke kesempurnaan.

Bagi kita umatKatolik pada umumnya, usaha kita terlibat dalam politik praktis bukanlah sebagai sarana atau kendaraan untuk melebarkan sayap Gereja. Ekspansionisme dan Proselitisme (mencari kawan sebanyak-banyaknya) sudah bukan waktunya. Tugas utama kita adalah ikut menyumbangkan jasa agar Indonesia semakin menjadi negara dan masyarakat yang lebih baik.

 

Posisi Hirarki Dalam Kehidupan Sosial-Politik

Konsep Gereja sebagai umat Allah membuka pintu sangat lebar bagi keterlibatan umat dalampolitik. Namun dipihak lain Gereja tetap melarang keterlibatan para uskup,imam, serta rohaniwan dan rohaniwati dalam arena politik praktis. Hukum Kanonik287 misalnya mengatakan bahwa para klerus tidak diperbolehkan terlibat dalamdan memimpin partai politik tertentu. Konferensi Wali Gereja Indonesia (2008)membuat pernyataan bahwa demi menjaga objektivitas dan netralitas pelayanan gerejawi maka pimpinan Gereja tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik. Mengapa larangan seperti ini dibuat dan terus dipertahankan?

Larangan ini dibuat atas pertimbangan bahwa para uskup, imam dan bahkan kaum religious merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan komunitas umat beriman. Karenaitu apabila terlibat dalam politik praktis dan pada suatu ketika harus berseberangan dengan umat beriman katolik lainnya karena tuntutan politikpartisan, maka hal ini akan memperlemah otoritas pengajaran serta posisi mereka sebagai penyatu, pelindung dan pembimbing umat beriman. Kalau demikian maka pertanyaannya ialah apakah para hirarkis harus tutup mulut terhadap kegelisahan, penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang terjadi ditengah masyarakat sebagai akibat dari struktur politik dan ekonomi yang tidakadil?

Keterlibatan pimpinan Gereja dalam urusan politik tentunya tidak bisa dimengerti dalam arti keterlibatan politik praktis seperti mendirikan dan memimpin sebuah partai politik atau gerakan politik tertentu. Demikian pula tidak menduduki posisiatau jabatan legislatif, yudikatif atau eksekutip dalam kehidupan politik.Kalaupun terpaksa menduduki jabatan politis tertentu maka harus terlebih dahulu mendapatkan izinan resmi dari institusi Gereja (CBCP. 1998; Beltran, 1998).

Keterlibatan para hirarkis dalam urusan sosial-politik lebih dimengerti dalam arti memfasilitasi dialog bersama awam dan masyarakat tentang realitas sosial, politik, ekonomi dan budaya sehari-hari dalam rangka membangun suatu budaya danstruktur sosial, politik, ekonomi baru yang lebih adil dan manusiawi. Tanggungjawab dalam urusan sosial-politik terungkap lewat usaha menghimpun dan memberi pendampingan iman, ilmu dan pembentukan karakter kristiani kepada awam supaya menjadi terang dan garam dunia melalui kegiatan sosial, politik dan ekonomi serta budaya yang ditekuni (CBCP. 1998; Beltran, 1998).

Pendapingan terhadap para awam itu dimulai dengan upaya membangun sebuah komunio bersama awam dengan tujuan melakukan refleksi bersama secara berkala dan kontinu tentang kenyataan-kenyataan sosial-politik sehari-hari. Reflekti ini dipertajam dengan membaca dan merenungkan bersama Kitab Suci khususnya refleksi atas pribadi Yesus sebagai penyelamat dan  pembebas. Refleksi itu kemudian diikuti oleh tindakan konkrit bersama demi suatu perubahan sosial-politik yanglebih adil dan manusiawi. Gustavo Gutierez (1983) menekankan peranan hirarkis sebagai pengajar dan motivator bagi umat beriman supaya tetap setia mengabdikan diri kepada masyarakat kecil, mengupayakan keadilan dan perdamaian serta kesejahteraan dan kebaikan bersama. *** (Dicuplikdari bagian awal Materi Rm. Yakobus Hari Prabowo, Pr., yang disampaikan pada pertemuan umat untuk keterlibatan dalam dunia politik, 3 Pebruari 2013 di Wisma Albertus)

 

 

Categories: Pastoral

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments